Sistematika Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1848 pada intinya mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, baik mengenai kecakapan seseorang dalam lapangan hukum; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perikatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa.

Sistematika atau isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang ada dan berlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau paling tidak mendapatkan pengaruh yang sama, yaitu dari hukum Romawi ( Code Civil ).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang ada dan berlaku di Indonesia  mempunyai sistematika yang terdiri dari  4 buku ( Buku-Titel-Bab-         ( Pasal-Ayat), yaitu :

            Buku I             Van Personen  ( mengenai orang )

            Buku II           Van Zaken ( mengenai Benda )

            Buku III          Van Verbinsissen ( mengenai Perikatan )

            Buku IV          Van Bevijs En Verjaring ( mengenai bukti dan kadaluarsa )

            Mengenai pembagian Hukum Perdata tersebut sudah barang tentu menimbulkan berbagaim komentar dan analisis dari para ahli ilmu Hukum, Kansil    ( 1993 : 119 ) merasakan, bahwa pembagian sistematika sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut kurang memuaskan, karena :

1.   Seharusnya KUH Perdata hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Privat Materiil. Dalam KUH Perdata terdapat tiga aturan mengenai Hukum Perdata Formil, yaitu :

a.   Ketentuan mengenai Hukum Pembuktian

b.   Ketentuan mengenai lewat waktu extinctief

c.   Ketentuan mengenai lewat waktu acquisitief

2.   KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme dan individualisme, sehingga perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia

3.   Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan

4.   Hukum Perdata lebih tepat dibagi menjadi 5 Buku, yaitu :

a.   Buku I tentang              : Ketentuan Umum

b.   Buku II tentang             : Perikatan

c.   Buku III tentang           : Kebendaan

d.  Buku IV tentang           : Kekeluargaan

e.   Buku V tentang             : Waris

Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH perdata sebagaimana berlaku di Indonesia saat ini, ( kecuali beberapa bagian yang sudah dinyatakan tidak berlaku) adalah sebagai berikut :                                 

Buku Kesatu tentang Orang ( van persoon ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu  mengatur  :

            I           tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan

            II         tentang akta-akta catatan sipil

            III        tentang tempat tinggal atau domisili

            IV        tentang perkawinan

V         tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri

VI        tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya

VII      tentang perjanjian kawin

VIII  tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya

IX        tentang perpisahan harta kekayaan

X         tentang pembubaran perkawinan

XI        tentang perpisahan meja dan ranjang

XII      tentang kebapaan dan keturunan anak-anak

XIII     tentang kekeluargaan sedarah dan semenda

XIV     tentang kekuasaan orang tua

XVa    tentang menentukan,mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah

XV      kebelum-dewasaan dan perwalian

XVI     tentang beberapa perlunakan

XVII   tentang pengampuan

XVIII  tentang keadaan tak hadir

Buku kedua tentang Kebendaan ( van zaken ),yang terdiri dari 21 bab, yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

I           tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya

II         tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya

III        tentang hak milik ( eigendoom )

IV        tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan

V         tentang kerja rodi

VI        tentang pengabdian pekarangan

VII      tentang hak numpang karang

VIII     tentang hak usaha ( erfpacht )

IX        tentang bunga tanah dan hasil se persepuluh

X         tentang hak pakai hasil

XI        tentang hak pakai dan hak mendiami

XII      tentang perwarisan karena kematian

XIII     tentang surat wasiat

XIV     tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan

XV      tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan

XVI     tentang menerima dan menolak suatu warisan

XVII   tentang pemisahan harta peninggalan

XVIII  tentang harta peninggalan yang tak terurus

XIX     tentang piutang-piutang yang diistimewakan

XX      tentang gadai

XXI     tentang hipotik

Buku Ketiga tentang Perikatan ( van Verbintenis ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu lengkapnya sebagai berikut :

I           tentang Perikatan-perikatan umumnya

II         tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan darikontrak atau persetujuan

III        tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang

IV        tentang hapusnya perikatan-perikatan

V         tentang jual-beli

VI        tentang tukar menukar

VII      tentang sewa-menyewa

VIII     tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan

IX        tentang persekutuan

X         tentang hibah

XI        tentang penitipan barang

XII      tentang pinjam-pakai

XIII     tentang pinjam-meminjam

XIV     tentang bunga tetap atau bunga abadi

XV      tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan

XVI     tentang pemberian kuasa

XVII   tentang penanggungan

XVIII  tentang perdamaian

Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluarsa ( van bewijs en verjaring ) yang terdiri dari 7 bab, selengkapnya adalah sebagai berikut :

I           tentang pembuktian pada umumnya

II         tentang pembuktian dengan tulisan

III        tentang pembuktian dengan saksi-saksi

IV        tentang persangkaan-persangkaan

V         tentang pengakuan

VI        tentang sumpah di muka Hakim

VII      tentang daluwarsa

Berdasarkan rincian materi yang termuat dalam KUH Perdata tersebut, maka agr tidak membingungkan berikut ini dikutipkan hal-hal yang pokok saja dari setiap Buku yang ada dalam KUH Perdata, yaitu :

Buku I tentang orang antara lain memuat :

a.   Subyek hukum atau hukum tentang orang

b.   Perkawinan dan hak suami isteri

c.   Kekayaan perkawinan

d.  Kekuasaan orang tua

e.   Perwalian dan Pengampuan

Buku II tentang benda yang memuat :

a.   Bezit

b.   Eigendom

c.   Opstal

d.  Erfpacht

e.   Hipotek

f.    Gadai

Buku III tentang perikatan yang memuat:

a.   Istilah perikatan pada umumnya

b.   Timbulnya perikatan

c.   Persetujuan-persetujuan tertentu, seperti :

1)  Jual beli

2)  Tukar menukar

3)  Sewa menyewa

4)  Perjanjian perburuhan

5)  Badan Usaha

6)  Borgtocht

7)  Perbuatan melanggar hukum

Buku IV tentang Pembuktian dan lewat waktu yang memuat :

a.   Macam-macam alat bukti, seperti :

1)  Surat

2)  Saksi

3)  Persangkaan

4)  Pengakuan

5)  Sumpah

b.   Lewat waktu

Tweet